Pengertian
Pasar
modal merupakan kegiatan yang berhubungan
dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga
dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Pasar
Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor
selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas,
asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya.
Pasar
Modal bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung
antara para investor
dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen
melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya.
Berlangsungnya
fungsi pasar modal (Bruce Lliyd, 1976),
adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan
"kriteria pasarnya" secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan
riil ekonomi secara keseluruhan.
Tujuan Pasar Modal
Tujuan Pasar Modal adalah mempercepat proses ikut
sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapataan masyarakat
serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan
penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional.
Sejarah Hukum Pasar Modal
Sejarah
hukum Pasar Modal di Indonesia memang
tak lepas dari sejarah pasar modal secara universal. Dari
keseluruhan proses perkembangan pasar modal, maka dengan menggunakan faset
yuridis sebagai acuan, sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia ini
dapat kita kategorikan ke dalam 6 tahapan sebagai berikut:
1) Era Permulaan (1867 - 1912)
Sebelum tahun
1878, belum ada tanda-tanda dan catatan-catatan tentang telah adanya
kegiatan-kegiatan di bidang bisnis pasar modal di Indonesia ini.
Dengan terbentuknya perusahaan Dunlop & Koff pada tahun 1878 (kemudian menjadi PT Perdanas), yakni yang merupakan perusahaan yang mempunyai kegiatan sebagai pedagang perantara di bidang perekonomian komoditi dan sekuritas, maka hal ini merupakan tonggak sejarah mengenai lahirnya kegiatan di bidang pasar modal sekaligus merupakan era permulaan dari sejarah hukum mengenai pasar modal itu.
Dengan terbentuknya perusahaan Dunlop & Koff pada tahun 1878 (kemudian menjadi PT Perdanas), yakni yang merupakan perusahaan yang mempunyai kegiatan sebagai pedagang perantara di bidang perekonomian komoditi dan sekuritas, maka hal ini merupakan tonggak sejarah mengenai lahirnya kegiatan di bidang pasar modal sekaligus merupakan era permulaan dari sejarah hukum mengenai pasar modal itu.
2) Era Institusionalisasi Konvensional (1912 - 1952)
Pada era ini ditandai dengan pembentukan institusi
terpenting di bidang pasar modal, yaitu dengan terbentuknya Bursa Efek di
Indonesia. Dengan membentuk Bursa Efek ini, pemerintah Hindia Belanda mengambil
contoh dari Bursa Efek yang ada di negeri Belanda waktu itu.
Tujuan pembentukan Bursa Efek di Indonesia waktu itu adalah untuk mendorong perekonomian dan menjaring dana-dana yang ada terutama untuk pembangunan di bidang perkebunan yang pada waktu itu memang sedang dilakukan secara besar-besaran.
Maka pada tanggal 14 Desember 1912, dibentuk dan mulai beroperasilah Bursa Efek Pertama di Indonesia, yaitu Bursa Efek Batavia yang beranggotakan 13 makelar sebagai anggota bursa, yaitu sebagai berikut:
Tujuan pembentukan Bursa Efek di Indonesia waktu itu adalah untuk mendorong perekonomian dan menjaring dana-dana yang ada terutama untuk pembangunan di bidang perkebunan yang pada waktu itu memang sedang dilakukan secara besar-besaran.
Maka pada tanggal 14 Desember 1912, dibentuk dan mulai beroperasilah Bursa Efek Pertama di Indonesia, yaitu Bursa Efek Batavia yang beranggotakan 13 makelar sebagai anggota bursa, yaitu sebagai berikut:
1.
Firma Dunlop & Kolf
2.
Firma Gijselman & Steup
3.
Firma Monod & Co
4.
Firma Andree Witansi & Co
5.
Firma A.W. Deeleman
6.
Firma H. Jul Joostensz
7.
Firma Jeanette Walen
8.
Firma Wiekert & Geerlings
9.
Firma Welbrink & Co
10. Firma Wieckert & Co
11. Firma Vermeys & Co
12. Firma Cruyff & co
13. Firma Gebroeders Dull.
Pada waktu itu, sekuritas yang
diperjualbelikan adalah:
- Saham yang diterbitkan oleh perusahaan perkebunan Belanda.
- Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan perkebunan Belanda.
- Obligasi Pemerintah Hindia Belanda (Oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kotapraja).
- Sertifikat saham dan efek-efek perusahaan di negeri Belanda.
Setelah berdirinya Bursa Efek Batavia
(Jakarta), maka di Era Institusionalisasi Konvensional ini pula
terbentuklah Bursa Efek Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925, dan diikuti
dengan terbentuknya Bursa Efek Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925.
Akan tetapi, perdagangan efek di Era Institusionalisasi Konvensional tersebut tidak bisa bertahan lama dengan baik berhubung munculnya masa Resesi Dunia di tahun 1929, yang diikuti dengan Perang Dunia I dan II sampai dengan masuknya Jepang dan dimulainya pergerakan kemerdekaan. Bahkan, Bursa Efek Jakarta resmi ditutup pada tanggal 10 Mei 1940, sedangkan Bursa Efek Surabaya dan Semarang sudah lebih dahulu ditutup.
Akan tetapi, perdagangan efek di Era Institusionalisasi Konvensional tersebut tidak bisa bertahan lama dengan baik berhubung munculnya masa Resesi Dunia di tahun 1929, yang diikuti dengan Perang Dunia I dan II sampai dengan masuknya Jepang dan dimulainya pergerakan kemerdekaan. Bahkan, Bursa Efek Jakarta resmi ditutup pada tanggal 10 Mei 1940, sedangkan Bursa Efek Surabaya dan Semarang sudah lebih dahulu ditutup.
3) Era Kebangkitan Kembali (1952 - 1976)
Setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia, perdagangan sekuritas mulai giat kembali dilakukan tetapi berlangsung secara tidak terkontrol dan tanpa suatu Bursa Efek sama sekali. Menyadari akan perlunya suatu bursa efek yang tertib, dan juga karena pemerintah Republik Indonesia telah mulai menerbitkan obligasi, di mana obligasi pemerintah RI pertama diterbitkan pada tahun 1950.
Maka pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 pada tanggal 1 September 1952, yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952, yang mengatur tentang Bursa Efek.
Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 1952 Bursa Efek Jakarta pun dibuka kembali. Pelaksanaan bursa kala itu dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) yang beranggotakan beberapa bank negara dan para pialang efek.
Pada waktu itu, objek yang diperdagangkan adalah Obligasi Pemerintah RI, seperti obligasi RI tahun 1950, Obligasi Pemerintah Hindia Belanda, dan Obligasi dan Efek dari perusahaan yang umumnya merupakan perusahaan Belanda.
Tetapi kemudian dengan adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dengan keluarnya Undang-undang Nomor 86 Tahun 1956, sengketa Irian Barat dengan Belanda, dan pembangunan ekonomi nasional yang tidak mendukung, maka perkembangan Bursa Efek pada era ini juga masih hidup segan mati tak mau sehingga tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan.
Setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia, perdagangan sekuritas mulai giat kembali dilakukan tetapi berlangsung secara tidak terkontrol dan tanpa suatu Bursa Efek sama sekali. Menyadari akan perlunya suatu bursa efek yang tertib, dan juga karena pemerintah Republik Indonesia telah mulai menerbitkan obligasi, di mana obligasi pemerintah RI pertama diterbitkan pada tahun 1950.
Maka pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 pada tanggal 1 September 1952, yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952, yang mengatur tentang Bursa Efek.
Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 1952 Bursa Efek Jakarta pun dibuka kembali. Pelaksanaan bursa kala itu dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) yang beranggotakan beberapa bank negara dan para pialang efek.
Pada waktu itu, objek yang diperdagangkan adalah Obligasi Pemerintah RI, seperti obligasi RI tahun 1950, Obligasi Pemerintah Hindia Belanda, dan Obligasi dan Efek dari perusahaan yang umumnya merupakan perusahaan Belanda.
Tetapi kemudian dengan adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dengan keluarnya Undang-undang Nomor 86 Tahun 1956, sengketa Irian Barat dengan Belanda, dan pembangunan ekonomi nasional yang tidak mendukung, maka perkembangan Bursa Efek pada era ini juga masih hidup segan mati tak mau sehingga tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan.
Pelaku
Para pemain utama yang terlibat di
pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi
antara pemain utama sebagai berikut:
1.
Emiten
Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat
berharga atau melakukan emisi di bursa (disebut emiten).
2.
Investor
Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di
perusahaan yang melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli surat
berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis
tertentu.
3.
Lembaga Penunjang
Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendukung
beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor
dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.
4.
Penjamin emisi (underwriter).
Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas
waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.
5.
Perantara perdagangan efek (broker/
pialang)
Perantaraan dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si
penjual (emiten) dengan si pembeli (investor).
6.
Perdagangan efek (dealer)
Berfungsi sebagai:
·
Pedagang dalam jual beli efek
·
Sebagai perantara dalam jual beli
efek
7.
Penanggung (guarantor)
Lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dengan penerima
kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.
8.
Wali amanat (trustee)
Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi
amanat (investor).
9. Perusahaan surat berharga (securities
company)
Mengkhususkan diri dalam perdagangan
surat berharga yang tercatat di bursa
efek.
10. Perusahaan pengelola dana (investment
company)
Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan
sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari 2 unit yaitu sebagai pengelola
dana dan penyimpan dana.
11. Kantor administrasi efek.
Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam
rangka memperlancar administrasinya.
Fungsi
Secara umum, fungsi pasar modal adalah
sebagai berikut:
- Sebagai sarana penambah modal bagi usaha
Perusahaan
dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini
akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau
oleh pemerintah.
- Sebagai sarana pemerataan pendapatan
Setelah
jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden
(bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh
karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana
pemerataan pendapatan.
- Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi
Dengan
adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas
perusahaan akan meningkat.
- Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja
Keberadaan
pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang
berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.
- Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara
Setiap
deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh
pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan
pendapatan negara.
- Sebagai indikator perekonomian negara
Aktivitas
dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat)
memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan
baik. Begitu pula sebaliknya.
Manfaat
Bagi emiten
Bagi emiten, pasar modal
memiliki beberapa manfaat, antara lain:
1.
jumlah dana yang dapat dihimpun
berjumlah besar
2.
dana tersebut dapat diterima sekaligus
pada saat pasar perdana selesai
3.
tidak ada convenant sehingga
manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan
4.
solvabilitas
perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
5.
ketergantungan emiten terhadap bank
menjadi lebih kecil
Bagi investor
1. nilai investasi berkembang mengikuti
pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga
saham yang mencapai kapital gain
2. memperoleh dividen
bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga yang mengambang bagi
pemenang obligasi
3. dapat sekaligus melakukan investasi
dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko
Lembaga dan Struktur Pasar Modal
Indonesia
Pasar Modal di Indonesia terdiri
atas lembaga-lembaga sebagai berikut:
- Otoritas Jasa Keuangan, didirikan di tahun 2011 untuk menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal
- Bursa efek, saat ini ada dua: Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia
- Perusahaan efek
- Lembaga Kliring dan Penjaminan, saat ini dilakukan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI)
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI)
Dasar Hukum
1. UU Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar
Modal.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pasar Modal.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995,
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pasar Modal.
4.Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 645/KMK.010/1995, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1548 Tahun 1990 Pasar Modal, dll.
Larangan dalam Pasar Modal
a. Penipuan
dan manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek
b. Perdagangan
orang dalam(insider trading)
c. Larangan
bagi orang dalam
d. Larangan
bagi pihak yang dipersamakan dengan orang dalam
e. Perusahaan
efek yang memiliki informasi orang dalam.
Sanksi terhadap larangan
a a. Sanksi
Administrasi
b. Sanksi Pidana
Contoh Kasus
KASUS BAKRIE DAN
SUMALINDO DI PASAR MODAL AKIBAT KETIADAAN TRANSPARANSI
Masih
banyak emiten dan perusahaan publik di Indonesia yang belum memenuhi standar
tata kelola dan pengembangan kebijakan dan peningkatan praktik Good
Corporate Governance seperti diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Salah satu indikasinya, banyak konflik bermunculan di antara para pemegang saham, dan kasus pelanggaran hukum yang menimpa emiten dan perusahaan publik. Kisruh yang terjadi pada BUMI-Bakrie dan sengketa berkepanjangan di PT Sumalindo Lestari Jaya adalah salah satu contohnya.
Salah satu indikasinya, banyak konflik bermunculan di antara para pemegang saham, dan kasus pelanggaran hukum yang menimpa emiten dan perusahaan publik. Kisruh yang terjadi pada BUMI-Bakrie dan sengketa berkepanjangan di PT Sumalindo Lestari Jaya adalah salah satu contohnya.
Demikian rangkuman diskusi bertajuk
"Menyoal Transparansi dan Akuntabilitas Publik pada Perusahaan
Publik" yang diadakan Lembaga Kajian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
(LKEPM) di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, Senin (17/12).
Berbeda dengan kasus BUMI Plc, yang melibatkan sengketa antar pemegang saham besar (Bakrie, Samin Tan dan Rothschild). Kasus PT Sumalindo Lestari Jaya adalah contoh perseteruan antara pemegang saham mayoritas (Sampoerna dan Sunarko) dengan pemegang saham minoritas (Deddy Hartawan Jamin). Dalam laporan tahunan Sumalindo pada 2012, mereka menguasai lebih dari 840 ribu hektar hutan alam dan 73 ribu hektar hutan tanaman industri (HTI).
Sumalindo menguasai lebih dari 30 persen pasar Indonesia. Bahkan di tingkat dunia, ia termasuk lima besar produsen kayu. Namun begitu, sudah lima tahun belakangan Sumalindo tak pernah membukukan keuntungan. Malahan harga saham perusahaan raksasa tersebut, yang pada 2007 senilai Rp 4.800, pada 2012 terjun bebas di kisaran Rp 100.
Karena berbagai langkah untuk mencari kejelasan selalu kandas, Deddy Hartawan Jamin, selaku Pemegang Saham Minoritas pun mengajukan permohonan untuk mengecek pembukuan rugi-laba perusahaan. Deddy sejatinya memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja dan pembukuan perusahaan.
Kenyataan bahwa selalu kalah dalam voting, Deddy pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal yang dituntutnya, yakni audit terhadap pembukuan perusahaan dan bidang industri kehutanan. Hasilnya, pada 9 Mei 2011 majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut.
Atas putusan pengadilan negeri itu pun, pihak manajemen Sumalindo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun pada 12 September 2012, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Sumalindo. Namun, hingga kini keputusan dari MA tersebut, belum diketik dan akses terhadap pembukuan itu belum juga diberikan.
Konflik dan perseteruan antar pemegang saham bisa juga diartikan sebagai lemahnya sistem hukum yang mengatur tentang emiten dan perusahaan publik tersebut.
Menyikapi kasus-kasus di atas, Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, Ratna Wardhani, menegaskan, perusahaan sudah seharusnya menyajikan informasi transparan yang mudah diakses. Kebijakan perusahaan seharusnya tertulis dan dibagikan kepada pihak-pihak berkepentingan.
"Karena tidak transparan, akhirnya ada jarak antara pihak yang punya akses informasi kuat dengan pihak yang akses informasinya lemah," ucapnya.
Menurutnya, aturan penanaman modal di Indonesia sudah lebih baik dari negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Namun, selalu ada masalah di pelaksanaan.
"Harus ada komisaris independen atau komite audit. Itu yang belum ada dan akan jadi PR ke depan," tambahnya.
Dari data yang dimilikinya, per Agustus lalu sudah ada 165 kasus di dunia penanaman modal dari 400 perusahaan yang go public, yang ditangani Bapepam.
Berbeda dengan kasus BUMI Plc, yang melibatkan sengketa antar pemegang saham besar (Bakrie, Samin Tan dan Rothschild). Kasus PT Sumalindo Lestari Jaya adalah contoh perseteruan antara pemegang saham mayoritas (Sampoerna dan Sunarko) dengan pemegang saham minoritas (Deddy Hartawan Jamin). Dalam laporan tahunan Sumalindo pada 2012, mereka menguasai lebih dari 840 ribu hektar hutan alam dan 73 ribu hektar hutan tanaman industri (HTI).
Sumalindo menguasai lebih dari 30 persen pasar Indonesia. Bahkan di tingkat dunia, ia termasuk lima besar produsen kayu. Namun begitu, sudah lima tahun belakangan Sumalindo tak pernah membukukan keuntungan. Malahan harga saham perusahaan raksasa tersebut, yang pada 2007 senilai Rp 4.800, pada 2012 terjun bebas di kisaran Rp 100.
Karena berbagai langkah untuk mencari kejelasan selalu kandas, Deddy Hartawan Jamin, selaku Pemegang Saham Minoritas pun mengajukan permohonan untuk mengecek pembukuan rugi-laba perusahaan. Deddy sejatinya memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja dan pembukuan perusahaan.
Kenyataan bahwa selalu kalah dalam voting, Deddy pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal yang dituntutnya, yakni audit terhadap pembukuan perusahaan dan bidang industri kehutanan. Hasilnya, pada 9 Mei 2011 majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut.
Atas putusan pengadilan negeri itu pun, pihak manajemen Sumalindo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun pada 12 September 2012, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Sumalindo. Namun, hingga kini keputusan dari MA tersebut, belum diketik dan akses terhadap pembukuan itu belum juga diberikan.
Konflik dan perseteruan antar pemegang saham bisa juga diartikan sebagai lemahnya sistem hukum yang mengatur tentang emiten dan perusahaan publik tersebut.
Menyikapi kasus-kasus di atas, Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, Ratna Wardhani, menegaskan, perusahaan sudah seharusnya menyajikan informasi transparan yang mudah diakses. Kebijakan perusahaan seharusnya tertulis dan dibagikan kepada pihak-pihak berkepentingan.
"Karena tidak transparan, akhirnya ada jarak antara pihak yang punya akses informasi kuat dengan pihak yang akses informasinya lemah," ucapnya.
Menurutnya, aturan penanaman modal di Indonesia sudah lebih baik dari negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Namun, selalu ada masalah di pelaksanaan.
"Harus ada komisaris independen atau komite audit. Itu yang belum ada dan akan jadi PR ke depan," tambahnya.
Dari data yang dimilikinya, per Agustus lalu sudah ada 165 kasus di dunia penanaman modal dari 400 perusahaan yang go public, yang ditangani Bapepam.
Sumber:
